DEPRESIASI nilai tukar rupiah bukan hal baru bagi Indonesia. Pasalnya, pasang surut nilai tukar rupiah telah terjadi sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Artinya, pemerintah seharusnya sudah sangat siap menghadapi kondisi pelemahan mata uang Garuda sejalan dengan sederet pengalaman di masa lalu.
Jika ditarik ke belakang, pada Pemerintahan Presiden Soekarno, rupiah memiliki kisaran Rp1 per dolar Amerika Serikat (USD). Kecilnya nominal tersebut sejalan dengan Indonesia yang belum mengenal sistem pasar bebas.
Kemudian saat Indonesia dipimpin Presiden Soeharto, nilai tukar rupiah mulai merangkak dan asumsinya dipatok pada level Rp2.000 per USD. Tidak ditampik, di era ini, nilai tukar rupiah sempat mencapai puncak kejayaan karena pelemahannya bisa ditekan sedemikian rupa dalam artian terjaga di level yang diinginkan Pemerintahan Soeharto.
Namun sayangnya, kestabilan nilai tukar rupiah mulai diporak-porandakan oleh harga minyak dunia yang terjun bebas pada 1986. Hal itu kemudian diperparah dengan krisis moneter 1998 sehingga dalam waktu singkat, mata uang Garuda terjun ke titik paling buruk dalam sejarah Indonesia yakni Rp16.800 per USD.
Serangkaian peristiwa itu yang kemudian terekam dalam sejarah bahwa Soeharto harus mundur dan tampuk kepemimpinan dipegang Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Di tangan Presiden Habibie, nilai tukar rupiah berhasil ditekan dari belasan ribu hingga mencapai level Rp6.500 per USD.
Sayangnya, pencapaian Habibie tersebut tak bertahan lama lantaran nilai tukar rupiah secara perlahan kembali melemah dan harus menyentuh Rp15 ribu per USD di era Pemerintahan Presiden Gus Dur. Kemudian, di masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, nilai tukar rupiah kembali stabil di kisaran Rp8.000 per USD.
Seiring waktu, fluktuasi kembali berlanjut setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden RI pada 2014. Rupiah melewati Rp10 ribu per USD hingga mencapai Rp12.900 per USD. Selama dua periode itu, rupiah akhirnya bertengger di angka Rp12.041 per USD. Namun tidak ditampik, perbaikan ekonomi mampu memberikan kestabilan dari sisi nilai tukar rupiah.
https://www.medcom.id/embed/4KZ4XB6b
Depresiasi Rupiah Masih Mengancam
Saat ini, depresiasi rupiah masih mengancam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada 2015, nilai tukar anjlok hingga menyentuh Rp14 ribu per USD. Angka serupa kembali tercatat pada penutupan perdagangan Senin sore, 7 Mei 2018 di mana mata uang Garuda akhirnya menembus Rp14.001 per USD.
Pengamat Ekonomi Ari Kuncoro mengatakan depresiasi nilai tukar rupiah selama ini dipengaruhi oleh faktor global. Di masa orde baru, harga minyak dunia mampu membuat rupiah bergejolak meski Indonesia tak melepas bebas nilai tukar ke mekanisme pasar.
Pengaruh global tersebut semakin kompleks setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS. Sebab ketidakpastian global tak hanya mengacu pada kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, tapi juga didorong oleh kebijakan yang dikeluarkan Trump.
Misalnya wacana perang dagang antara AS dan Tiongkok berdampak pada perubahan strategi penempatan dana likuiditas di negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Beberapa saham seperti PT Adaro Energy Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mulai tertekan penurunan harga seiring pergerakan nilai tukar rupiah yang terus melemah.
"Kalau sekarang enggak cuma pasar tapi juga kebijakan Pemerintah AS yang dipresentasikan dari Trump sehingga pengelolaan makro menjadi lebih kompleks. Kalau dulu cuma tinggal lihat harga minyak dunia sekarang setiap kebijakan Trump bereaksi ke negara lain," ungkap Ari, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.
https://www.medcom.id/embed/Rb1lwxYN
Faktor Penyebab Rupiah Tembus ke Rp14 Ribu/USD
Momentum pelemahan mata uang Garuda tahun ini dimulai saat surat utang Pemerintah AS menyentuh level tiga persen. Investor beramai-ramai mencatatkan penjualan bersih dan memburu surat utang AS sehingga yield spread dengan SBN (Surat Berharga Negara) Indonesia semakin sempit. Rupiah kemudian bergolak ke Rp13.900 hingga mencapai titik terlemahnya di Rp14.043 per USD.
Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan enam faktor yang menyebabkan rupiah terus ambruk. Pertama, investor melakukan spekulasi terkait prediksi kenaikan Fed rate pada rapat FOMC Juni. Hal ini membuat sentimen investasi di negara berkembang khususnya Indonesia menurun. Tercatat capital outflow di pasar modal mencapai Rp11,3 triliun dalam satu bulan terakhir.
Baca: Tembus Rp14 Ribu/USD, Analis: Dana Asing Masih akan Keluar
Faktor kedua, investor bereaksi negatif terhadap rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2018 yang hanya mencapai 5,06 persen akibat masih melemahnya konsumsi rumah tangga. Sentimen tersebut membuat pasar cenderung pesimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi 2018 yang ditarget tumbuh 5,4 persen.
Ketiga, berasal dari harga minyak mentah terus meningkat hingga USD74-USD75 per barel akibat perang di Suriah serta ketidakpastian Perang Dagang AS-Tiongkok. "Investor melakukan spekulasi setelah pengumuman data pengangguran AS sebesar 3,9 persen terendah bahkan sebelum krisis 2008," tutur Bhima saat dihubungi Medcom.id di Jakarta.
Faktor keempat ialah permintaan dolar AS diperkirakan naik pada triwulan II-2018 karena emiten secara musiman membagikan dividen. Investor di pasar saham sebagian besar adalah investor asing sehingga mengonversi hasil dividen rupiah ke dalam mata uang dolar.
Kelima, importir lebih banyak memegang dolar untuk kebutuhan impor bahan baku dan barang konsumsi jelang Lebaran. Perusahaan juga dinilai meningkatkan pembelian dolar untuk pelunasan utang luar negeri jangka pendek. Keenam, rupiah dipengaruhi oleh defisit transaksi berjalan tahun ini yang diperkirakan semakin melebar hingga 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ada efek antisipasi penambahan cuti Lebaran terhadap prilaku pengusaha yang borong dolar di pasar. Meskipun dampaknya kemungkinan kecil ke fluktuasi kurs," sambungnya.
Dilema Bank Indonesia dan Kenaikan Suku Bunga
Konsultan dari Asian Development Bank Institute Eric Sugandi menilai Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas nilai tukar tengah dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Petama melakukan pelonggaran kebijakan moneter untuk menjaga pertumbuhan ekonomi atau kedua mengambil risiko dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate.
Namun, upaya menaikkan suku bunga acuan dinilai dapat menjadi jawaban atas persoalan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke level Rp14 ribu per USD. Pasalnya, Bank Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan kebijakan moneter, di antaranya memangkas suku bunga, menurunkan GWM, dan menerlurkan berbagai kebijakan makro prudensial seperti LTV.
"Membantu mendorong pertumbuhan ekonomi bukan tugas utama BI, walau tentunya baik dilakukan jika BI punya ruang untuk itu," ungkapnya kepada Medcom.id di Jakarta.
Senada dengan itu, Bhima Yudhistira menilai, tak selamanya BI bisa melakukan intervensi pasar dengan mengandalkan cadangan devisa. Sebab cadangan devisa yang terus menipis bisa berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Di Asia Tenggara, misalnya, rasio cadangan devisa terhadap PDB Indonesia salah satu yang terendah yakni 14 persen, Filipina sudah 28 persen, dan Thailand 58 persen.
Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat kinerja ekonomi domestik dengan mengembalikan kepercayaan investor, menjaga stabilitas harga BBM, harga listrik maupun harga pangan jelang Ramadan. Hal ini dipercaya dapat menggenjot angka konsumsi rumah tangga agar berperan 56 persen terhadap PDB.
"Cadangan devisa menentukan kekuatan moneter suatu negara. Kalau sudah terdesak naikkan saja suku bunga 25-50 BPS," ucap Bhima.
https://www.medcom.id/embed/zNP00ZON
Jika depresiasi rupiah terus berlangsung maka akan berdampak pada sektor industri. Pendapatan pelaku usaha akan tergerus karena mereka tidak bisa sembarangan menaikkan harga meski impor bahan baku, barang modal dan barang konsumsi naik.
Dampak lainnya, biaya impor minyak akan membengkak. Pada 2017 lalu, neraca migas Indonesia defisit USD8,5 miliar karena impor minyak naik hingga USD24,3 miliar. Hal ini akan memengaruhi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang digunakan untuk mengangkut barang kebutuhan pokok.
"Harga jual barang kebutuhan pokok otomatis juga akan naik. Saya ambil contoh bawang putih yang 85 persen lebih pasokannya impor. Mendekati Lebaran permintaan secara musiman tinggi. Ini yang harus di perhatikan pemerintah karena inflasi langsung pukul daya beli masyarakat miskin," tegas Bhima.
Meski demikian, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menilai, peluang penguatan nilai tukar rupiah masih terbuka dalam beberapa waktu ke depan. Terlihat dari indikator fundamental ekonomi domestik yang masih terjaga. Di sisi lain, tekanan dalam dua hari terakhir lebih didominasi faktor eksternal karena dinamika ekonomi Amerika Serikat.
Adapun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2018 yang sebesar 5,06 persen (yoy) dianggap masih positif dan sejalan dengan sasaran BI untuk laju pertumbuhan 5,1 sampai 5,5 persen di 2018.
"Penguatan rupiah tetap terbuka dari sisi kondisi domestik yang terjaga," ujarnya dikutip dari Antara dikutip di Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.
Jika ditarik ke belakang, pada Pemerintahan Presiden Soekarno, rupiah memiliki kisaran Rp1 per dolar Amerika Serikat (USD). Kecilnya nominal tersebut sejalan dengan Indonesia yang belum mengenal sistem pasar bebas.
Kemudian saat Indonesia dipimpin Presiden Soeharto, nilai tukar rupiah mulai merangkak dan asumsinya dipatok pada level Rp2.000 per USD. Tidak ditampik, di era ini, nilai tukar rupiah sempat mencapai puncak kejayaan karena pelemahannya bisa ditekan sedemikian rupa dalam artian terjaga di level yang diinginkan Pemerintahan Soeharto.
Namun sayangnya, kestabilan nilai tukar rupiah mulai diporak-porandakan oleh harga minyak dunia yang terjun bebas pada 1986. Hal itu kemudian diperparah dengan krisis moneter 1998 sehingga dalam waktu singkat, mata uang Garuda terjun ke titik paling buruk dalam sejarah Indonesia yakni Rp16.800 per USD.
Serangkaian peristiwa itu yang kemudian terekam dalam sejarah bahwa Soeharto harus mundur dan tampuk kepemimpinan dipegang Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Di tangan Presiden Habibie, nilai tukar rupiah berhasil ditekan dari belasan ribu hingga mencapai level Rp6.500 per USD.
Sayangnya, pencapaian Habibie tersebut tak bertahan lama lantaran nilai tukar rupiah secara perlahan kembali melemah dan harus menyentuh Rp15 ribu per USD di era Pemerintahan Presiden Gus Dur. Kemudian, di masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, nilai tukar rupiah kembali stabil di kisaran Rp8.000 per USD.
Seiring waktu, fluktuasi kembali berlanjut setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden RI pada 2014. Rupiah melewati Rp10 ribu per USD hingga mencapai Rp12.900 per USD. Selama dua periode itu, rupiah akhirnya bertengger di angka Rp12.041 per USD. Namun tidak ditampik, perbaikan ekonomi mampu memberikan kestabilan dari sisi nilai tukar rupiah.
https://www.medcom.id/embed/4KZ4XB6b
Depresiasi Rupiah Masih Mengancam
Saat ini, depresiasi rupiah masih mengancam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada 2015, nilai tukar anjlok hingga menyentuh Rp14 ribu per USD. Angka serupa kembali tercatat pada penutupan perdagangan Senin sore, 7 Mei 2018 di mana mata uang Garuda akhirnya menembus Rp14.001 per USD.
Pengamat Ekonomi Ari Kuncoro mengatakan depresiasi nilai tukar rupiah selama ini dipengaruhi oleh faktor global. Di masa orde baru, harga minyak dunia mampu membuat rupiah bergejolak meski Indonesia tak melepas bebas nilai tukar ke mekanisme pasar.
Pengaruh global tersebut semakin kompleks setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS. Sebab ketidakpastian global tak hanya mengacu pada kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, tapi juga didorong oleh kebijakan yang dikeluarkan Trump.
Misalnya wacana perang dagang antara AS dan Tiongkok berdampak pada perubahan strategi penempatan dana likuiditas di negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Beberapa saham seperti PT Adaro Energy Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mulai tertekan penurunan harga seiring pergerakan nilai tukar rupiah yang terus melemah.
"Kalau sekarang enggak cuma pasar tapi juga kebijakan Pemerintah AS yang dipresentasikan dari Trump sehingga pengelolaan makro menjadi lebih kompleks. Kalau dulu cuma tinggal lihat harga minyak dunia sekarang setiap kebijakan Trump bereaksi ke negara lain," ungkap Ari, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.
https://www.medcom.id/embed/Rb1lwxYN
Faktor Penyebab Rupiah Tembus ke Rp14 Ribu/USD
Momentum pelemahan mata uang Garuda tahun ini dimulai saat surat utang Pemerintah AS menyentuh level tiga persen. Investor beramai-ramai mencatatkan penjualan bersih dan memburu surat utang AS sehingga yield spread dengan SBN (Surat Berharga Negara) Indonesia semakin sempit. Rupiah kemudian bergolak ke Rp13.900 hingga mencapai titik terlemahnya di Rp14.043 per USD.
Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan enam faktor yang menyebabkan rupiah terus ambruk. Pertama, investor melakukan spekulasi terkait prediksi kenaikan Fed rate pada rapat FOMC Juni. Hal ini membuat sentimen investasi di negara berkembang khususnya Indonesia menurun. Tercatat capital outflow di pasar modal mencapai Rp11,3 triliun dalam satu bulan terakhir.
Baca: Tembus Rp14 Ribu/USD, Analis: Dana Asing Masih akan Keluar
Faktor kedua, investor bereaksi negatif terhadap rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2018 yang hanya mencapai 5,06 persen akibat masih melemahnya konsumsi rumah tangga. Sentimen tersebut membuat pasar cenderung pesimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi 2018 yang ditarget tumbuh 5,4 persen.
Ketiga, berasal dari harga minyak mentah terus meningkat hingga USD74-USD75 per barel akibat perang di Suriah serta ketidakpastian Perang Dagang AS-Tiongkok. "Investor melakukan spekulasi setelah pengumuman data pengangguran AS sebesar 3,9 persen terendah bahkan sebelum krisis 2008," tutur Bhima saat dihubungi Medcom.id di Jakarta.
Faktor keempat ialah permintaan dolar AS diperkirakan naik pada triwulan II-2018 karena emiten secara musiman membagikan dividen. Investor di pasar saham sebagian besar adalah investor asing sehingga mengonversi hasil dividen rupiah ke dalam mata uang dolar.
Kelima, importir lebih banyak memegang dolar untuk kebutuhan impor bahan baku dan barang konsumsi jelang Lebaran. Perusahaan juga dinilai meningkatkan pembelian dolar untuk pelunasan utang luar negeri jangka pendek. Keenam, rupiah dipengaruhi oleh defisit transaksi berjalan tahun ini yang diperkirakan semakin melebar hingga 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ada efek antisipasi penambahan cuti Lebaran terhadap prilaku pengusaha yang borong dolar di pasar. Meskipun dampaknya kemungkinan kecil ke fluktuasi kurs," sambungnya.
Dilema Bank Indonesia dan Kenaikan Suku Bunga
Konsultan dari Asian Development Bank Institute Eric Sugandi menilai Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas nilai tukar tengah dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Petama melakukan pelonggaran kebijakan moneter untuk menjaga pertumbuhan ekonomi atau kedua mengambil risiko dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate.
Namun, upaya menaikkan suku bunga acuan dinilai dapat menjadi jawaban atas persoalan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke level Rp14 ribu per USD. Pasalnya, Bank Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan kebijakan moneter, di antaranya memangkas suku bunga, menurunkan GWM, dan menerlurkan berbagai kebijakan makro prudensial seperti LTV.
"Membantu mendorong pertumbuhan ekonomi bukan tugas utama BI, walau tentunya baik dilakukan jika BI punya ruang untuk itu," ungkapnya kepada Medcom.id di Jakarta.
Senada dengan itu, Bhima Yudhistira menilai, tak selamanya BI bisa melakukan intervensi pasar dengan mengandalkan cadangan devisa. Sebab cadangan devisa yang terus menipis bisa berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Di Asia Tenggara, misalnya, rasio cadangan devisa terhadap PDB Indonesia salah satu yang terendah yakni 14 persen, Filipina sudah 28 persen, dan Thailand 58 persen.
Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat kinerja ekonomi domestik dengan mengembalikan kepercayaan investor, menjaga stabilitas harga BBM, harga listrik maupun harga pangan jelang Ramadan. Hal ini dipercaya dapat menggenjot angka konsumsi rumah tangga agar berperan 56 persen terhadap PDB.
"Cadangan devisa menentukan kekuatan moneter suatu negara. Kalau sudah terdesak naikkan saja suku bunga 25-50 BPS," ucap Bhima.
https://www.medcom.id/embed/zNP00ZON
Jika depresiasi rupiah terus berlangsung maka akan berdampak pada sektor industri. Pendapatan pelaku usaha akan tergerus karena mereka tidak bisa sembarangan menaikkan harga meski impor bahan baku, barang modal dan barang konsumsi naik.
Dampak lainnya, biaya impor minyak akan membengkak. Pada 2017 lalu, neraca migas Indonesia defisit USD8,5 miliar karena impor minyak naik hingga USD24,3 miliar. Hal ini akan memengaruhi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang digunakan untuk mengangkut barang kebutuhan pokok.
"Harga jual barang kebutuhan pokok otomatis juga akan naik. Saya ambil contoh bawang putih yang 85 persen lebih pasokannya impor. Mendekati Lebaran permintaan secara musiman tinggi. Ini yang harus di perhatikan pemerintah karena inflasi langsung pukul daya beli masyarakat miskin," tegas Bhima.
Meski demikian, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menilai, peluang penguatan nilai tukar rupiah masih terbuka dalam beberapa waktu ke depan. Terlihat dari indikator fundamental ekonomi domestik yang masih terjaga. Di sisi lain, tekanan dalam dua hari terakhir lebih didominasi faktor eksternal karena dinamika ekonomi Amerika Serikat.
Adapun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2018 yang sebesar 5,06 persen (yoy) dianggap masih positif dan sejalan dengan sasaran BI untuk laju pertumbuhan 5,1 sampai 5,5 persen di 2018.
"Penguatan rupiah tetap terbuka dari sisi kondisi domestik yang terjaga," ujarnya dikutip dari Antara dikutip di Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.
